September 23, 2018

Info Terkini DJP

Awas penipuan yang mengatasnamakan ditjen pajak

Sehubungan dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan sebagai “call center DJP” yang meminta informasi kepada masyarakat berupa data Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Identitas lain.  DJP memiliki saluran komunikasi berupa Contact Center di nomor (021) 1500200, yang biasa disebut Kring Pajak.   DJP mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak

Peraturan  pemerintah nomor-23-tahun-2018

Pemerintah baru saja menerbitkan kebijakan terbaru di bidang perpajakan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018 ini diterbitkan untuk mengganti peraturan lama yang memiliki sejumlah kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terbaru. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%.

Peraturan Presiden RI No. 40 tahun 2018

Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 mengenai pembaruan sistem administrasi perpajakan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Realisasi APBN hingga 30 April 2018 di Aula Mezanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (17/05).

Perpres tersebut semakin memperkuat reformasi di bidang perpajakan yang salah satu pilarnya adalah memperkuat institusi perpajakan termasuk organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), bisnis proses dan sistem informasi.

“Oleh karena itu, kita dalam hal ini dengan adanya Perpres No 40 akan memiliki landasan yang makin kuat untuk menjalankan reformasi perpajakan secara kredibel, konsisten dan tentu saja dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat tujuannya adalah agar institusi perpajakan kita menjadi kuat, kredibel, akuntabel dan memiliki bisnis proses yang efektif dan efisien,” jelas Menkeu.

Tujuan lainnya adalah untuk membangun sinergi yang optimal antar berbagai lembaga. Selain itu, kepatuhan wajib pajak diharapkan menjadi makin baik dan penerimaan negara juga akan meningkat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/pmk03/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tanggal 17 Nopember 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Implementasi revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 ini berbeda dengan pelaksanaan program amnesti pajak, karena otoritas pajak terus menindaklanjuti setiap data Wajib Pajak yang masuk. Kalau amnesti pajak, pemeriksaan tidak dilakukan, ini tetap dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 mengatur tidak diperlukannya Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset tanah atau bangunan yang diungkap dalam program amnesti pajak.

Peraturan ini juga mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan aset tersembunyi dan belum tercatat dalam SPT Tahunan, sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Prosedur selanjutnya adalah pengungkapan aset sukarela dengan tarif final untuk memberikan kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun Surat Pernyataan Harta untuk mengungkapkan sendiri aset tersebut dengan membayar pajak penghasilan.

Tarif pajak penghasilan tersebut adalah sebesar 25 persen untuk kelompok Wajib Pajak Badan, 30 persen untuk Kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi dan 12,5 persen bagi kelompok Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan.

Direktorat Jenderal Pajak memastikan Wajib Pajak yang mengungkapkan sendiri aset tersebut sebelum ditemukan, maka ketentuan sanksi dalam pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku apabila prosedur pelaporan sukarela ini dilakukan.

Harta maupun aset yang dapat diungkapkan adalah aset yang diperoleh Wajib Pajak sampai 31 Desember 2015 dan masih dimiliki dalam periode tersebut.

Prosedur pengungkapan aset sukarela ini hanya dapat dimanfaatkan selama otoritas pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum ditemukan.

Saat ini, otoritas pajak terus melakukan prosedur pencocokan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT maupun Surat Pernyataan Harta dengan data pihak ketiga.

Direktorat Jenderal Pajak saat ini menghimpun data dari 67 instansi dari pemerintah maupun pihak swasta terkait proses pencocokan data ini, antara lain izin usaha, izin penangkapan ikan serta izin pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Selain itu, dari izin mendirikan bangunan, registrasi produk obat dan makanan serta kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hotel dan restoran.

Otoritas pajak juga telah memperoleh kewenangan untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017.

Lembaga keuangan juga secara rutin memberikan data kepada institusi pajak, termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara mulai 2018.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar untuk mengikuti prosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 sebelum otoritas menemukan aset tersembunyi tersebut.

Peraturan Menteri keuangan Nomor 70/pmk03/2017

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi peraturan mengenai batasan dana rekening di perbankan yang wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Batasan dananya dinaikkan dari total Rp 200 juta ke atas menjadi lebih Rp 1 miliar. Perubahan tersebut dilakukan setelah menuai kritik dari masyarakat.

Keputusan revisi itu setelah pemerintah mendengar dan memperhatikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk perpajakan. Masyarakat meminta PMK itu lebih mencerminkan rasa keadilan dan menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selain itu, pemerintah memperhatikan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakan aturan dalam PMK tersebut, dengan  perubahan batasan minimum menjadi Rp 1 miliar tersebut, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan sekitar 496 ribu rekening atau cuma 0,25 persen dari total rekening di perbankan saat ini.

Penipuan yang mengatasnamakan Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak

PENGUMUMAN

Nomor: PENG- 05 /PJ.09/2017

TENTANG
PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Sehubungan dengan berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Seluruh pelayanan dan penyuluhan, dan sosialisasi, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.
  2. Ditjen Pajak tidak menjual produk atau layanan apapun kepada masyarakat wajib pajak ataupun instansi pemerintah lainnya.
  3. Ditjen Pajak tidak menawarkan, mengimbau, meminta, atau memerintahkan kepada masyarakat wajib pajak ataupun instansi pemerintah lainnya untuk membeli atau memiliki buku, brosur atau produk lain apapun yang terkait perpajakan dengan membayar biaya apapun (ongkos kirim, ongkos cetak, biaya administrasi, dan sebagainya) atau untuk mengikuti workshop, seminar, atau kegiatan lainnya yang berbayar atau dipungut biaya.
  4. Ditjen Pajak tidak menawarkan, mengimbau, meminta, atau memerintahkan wajib pajak untuk menyetorkan pembayaran pajak ke rekening atas nama pribadi, perusahaan, atau instansi apapun.
  5. Seluruh pembayaran pajak hanya dapat dilakukan melalui sistem elektronik e-billing dan dilakukan pada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan tidak dibayarkan kepada petugas pajak.
  6. Seluruh informasi perpajakan terkini termasuk peraturan dan pengumuman program ataukegiatan Ditjen Pajak dapat dilihat di situs resmi Ditjen Pajak pada alamathttp://www.pajak.go.id/.
  7. Saluran komunikasi resmi Ditjen Pajak adalah sebagaimana tertera pada kop pengumuman ini,dan melalui media sosial Twitter @DitjenPajakRI, dan Facebook DitjenPajakRI

Selanjutnya agar masyarakat selalu berhati-hati dan silahkan melakukan konfirmasi dan melaporkan ke Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau Kring Pajak 1500 200 jika memperoleh surat, telepon, atau SMS yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Demikian disampaikan, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Juni 2017 Direktur,

ttd

Hestu Yoga Saksama
NIP 19690526 199311 1 001

Kp.:PJ.093/PJ.0932

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Perppu No. 1/2017: Petugas Pajak Berwenang Peroleh Akses Informasi Perpajakan Dari Lembaga Jasa Keuangan

Dengan pertimbangan, bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information), pemerintah memandang harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, pada 8 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, menurut Perppu ini, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Menurut Perppu ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud, tegas Perppu ini, wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

  1. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
  2. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

“Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat: a. identitas pemegang rekening keuangan; b. nomor rekening keuangan; c. identitas lembaga jasa keuangan; d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan,” bunyi Pasal 2 ayat (3) Perppu ini.

Perppu ini menegaskan, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain, tidak diperbolehkan melayani: a. pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau b. transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud.

“Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 2 ayat (8) Perppu ini.

Menurut Perppu ini, selain menerima laporan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.

Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan, dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud, lanjut Perppu ini, digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

“Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain,” bunyi Pasal 5 Perppu No. 1 Tahun 2017 ini.

Sanksi

Perppu ini memberikan ancaman sanksi bagi pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas yang: a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud; b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar; dan/atau c. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan kepada lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang: a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud; b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar; dan/atau c. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Mei 2017 itu. (JDIH Kemenkumham/ES, dikutip dr link setkab)

Ingin Beri Masukan Untuk Reformasi Perpajakan ? ini Caranya 

Roda Reformasi Perpajakan sedang bergerak. Masih panjang jalan yang ditempuh untuk menggapai adicita: menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Rencana-rencana telah ditetapkan. Penyesuaian-penyesuaian diterima sebagai perbaikan dan pengokohan ikhtiar. Lebih asasi lagi adalah pelibatan semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung jalannya Reformasi Perpajakan. Ini ihwal yang mutlak.

Lalu bagaimana agar bisa terlibat? Selain kehendak yang kuat, optimisme, dan pemahaman pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri, tak bisa diabaikan adalah saran dan masukan yang membangun kepada Tim Reformasi Perpajakan.

Karena terdapat sebuah kesadaran bahwa ada keterbatasan untuk merancang sedemikian rupa sebuah kesempurnaan. Akan ada kemandekan, kejumudan, dan pembusukan dari dalam ketika organisasi ini mengabaikan saran dan masukan. Ini tak dikehendaki.

Maka, membuka diri adalah arsitektur terbaik agar ada daya ungkit lebih positif terhadap jalannya Reformasi Perpajakan. Saran dan masukan adalah cara agar hal-hal positif dan negatif yang tidak disadari organisasi dapat diketahui dan direfleksi.

Saran dan masukan yang disampaikan misalnya untuk salah satu pilar Reformasi Perpajakan yakni peraturan perundangan berupa usulan buat penyempurnaan Rancangan Undang-undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Meterai.

Rancangan undang-undang tersebut merupakan inisiatif strategis yang sedang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Perpajakan. Saran dan masukan terhadapnya adalah hal yang dinanti.

Atau pada hal apa pun yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk memperkokoh pilar Reformasi Perpajakan lainnya seperti organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, serta proses bisnis.

Ya, untuk menerima saran dan masukan yang tepermanai itu Tim Komunikasi dan Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan sebagai bagian dari Tim Reformasi Perpajakan telah menyediakan kanal untuk menerima saran dan masukan. Silakan mengakses pranala ini: http://www.pajak.go.id/eform/submit/reformasi-perpajakan.

Di laman itu, isian nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik diperlukan sebelum mengisi saran dan masukan. Pemberi saran bahkan bisa melampirkan dokumen pendukung dalam berbagai format dokumen seperti doc, docx, pdf, zip, dan rar.

Ini yang bisa dilakukan seraya terus bergerak karena reformasi tak boleh berhenti. Sekali berhenti, ada kehendak yang mati, yaitu kehendak untuk terus memperbaiki segala kedaifan. Adalah sebuah ajakan: mari menjadi bagian Reformasi Perpajakan dengan memberikan saran dan masukan.