Tax Amnesty dari Sunset Policy Pajak 2015

Sunset Policy Pajak 2015 adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar. Sebelum menerbitkan PMK mengenai sunset policy, pada 13 Februari 2015 lalu Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 29/PMK.03/2015 yang mengatur tentang tax amnesty berupa penghapusan sanksi administrasi bunga.

Berbeda dengan sunset policy, tax amnesty dapat diartikan sebagai pengampunan pajak yang diberikan pemerintah ke seluruh warga negara, dengan harapan masyarakat bersedia mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Bentuk tax amnesty yang paling longgar adalah dengan tidak menagihkan pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak. Sementara tax amnesty yang diberikan pemerintah sesuai PMK Nomor 29 adalah penghapusan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 persen per bulan yang sebelumnya diberlakukan sebagai konsekuensi dari utang pajak atau kurang bayar pajak. Keringanan ini berlaku setahun dan hanya diberikan kepada WP yang melunasi utang pajaknya sebelum 2016.

Wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan penghapusan sanksi administrasi, dan Permohonan penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan paling banyak dua kali Untuk memperoleh keringanan tersebut, wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan bukti pelunasan utang pajak. Setelah itu, baru sisa sanksi administrasi yang melekat dapat dihapuskan. PMK tersebut menerangkan setiap permohonan hanya berlaku untuk satu surat tagihan pajak.

Kecuali, surat ketepatan kurang bayar pajak diterbitkan lebih dari satu kali, maka permohonan dapat diajukan lebih dari satu kali. Sejarah Penerapan Sunset Policy di Indonesia Pemerintah RI pertama kali menerapkan kebijakan sunset policy pada tahun 2008 dan hanya berlaku selama satu tahun yaitu mulai berlaku dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008.

Pada tahun 2015 ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan kembali menerapkan sunset policy jilid II dengan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat ini program tax amnesty yang sudah berjalan adalah penghapusan sanksi administrasi bunga, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tertanggal 13 Februari 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *